Bahu Membahu Respon Kebakaran di Denpasar, PMI Suplai Air untuk Mobil Pemadam

 

BALI.SATUSUARA.CO.ID

Denpasar – PMI Provinsi Bali bersama PMI Kota Denpasar merespon kebakaran bangunan semi permanen dan bedeng yang terjadi di Jl. Nakula, Gang Jatayu, Pemecutan Kelod, Denpasar Barat pada 31 Agustus 2026. PMI bergerak menyuplai air untuk mobil pemadam kebakaran yang bertugas di lokasi.

Pada 1 September 2026, PMI Provinsi Bali berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Bali untuk mendukung proses pemadaman kebakaran dengan menyuplai air kepada mobil pemadam kebakaran yang bertugas di lokasi. Menggunakan satu unit truk tangki air, PMI terlebih dahulu mengambil air dari hydrant yang berada di Lapangan Puputan Badung. Selanjutnya, air tersebut disalurkan kepada beberapa mobil pemadam kebakaran yang berada di lokasi kejadian.

Pada 2 September 2026, PMI Provinsi Bali bersama PMI Kota Denpasar kembali mendukung proses pemadaman dengan menyuplai air ke lokasi kebakaran. Sebanyak 25.000 liter air disalurkan menggunakan dua unit truk tangki PMI untuk memenuhi kebutuhan air mobil pemadam kebakaran di lokasi.

Kepala Divisi Penanggulangan Bencana, Relawan dan Diklat PMI Provinsi Bali Ketut Suardana menyampaikan bahwa PMI memberikan dukungan dalam penanganan kebakaran yang terjadi. “Kami terus berkoordinasi dengan petugas dan pihak terkait di lapangan agar dukungan yang diberikan dapat sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang,” ungkapnya.

Selain menyuplai air, PMI juga turut membagikan masker kepada warga yang mengungsi dan juga personel yang bertugas di lokasi kebakaran. PMI juga memberikan layanan Pertolongan Pertama bagi masyarakat di sekitar lokasi kejadian.

Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya untuk melindungi warga dan petugas dari paparan asap yang masih muncul di sejumlah titik di antara puing-puing kebakaran. Dampak dari kebakaran tersebut, sejumlah warga terdampak mengungsi sementara dengan mendirikan pos pengungsian darurat di musala yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Dalam penanganan kebakaran ini, sejumlah pemangku kepentingan turut terlibat, di antaranya BPBD Provinsi Bali, Dinas Sosial Kota Denpasar, Puskesmas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta instansi terkait lainnya. (ran/PMIBali)